Tetap Jalankan Protokol Kesehatan, APERSI Sambut Positif New Normal |


New BMS, Serang
Perumahan New BMS di tengah kota Serang – Banten, proyek hunian yang dikembangkan Daniel Djumali bersama rocker Ikang Fawzi.

BERITA PROPERTI – Meskipun angka pertumbuhan pasien positif Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi, namun pemerintah sudah merencanakan tatanan kehidupan yang baru atau dikenal dengan New Normal.

Pada dasarnya, New Normal merupakan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Diharapkan, dengan New Normal akan menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya.

Namun begitu, New Normal atau tahapan baru yang dilakukan setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan, adalah untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.

Di sektor properti, kebijakan New Normal juga diharapkan mampu menggairahkan kembali pasar dan bisnis yang mengalami perlambatan sejak pandemi Covid-19 mewabah. Hampir tiga bulan lamanya, pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia, membuat industri properti stagnan bahkan cenderung turun drastis.

Menanggapi kebijakan New Normal tersebut, Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyambut baik dan optimis akan berdampak positif kepada sektor properti, terutama untuk perumahan menengah ke bawah.

“Kami mendukung adanya New Normal di sektor properti dengan tetap menjalankan aturan diam dirumah, jaga jarak, pake masker, cuci tangan, gunakan hand sanitizer sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan, faktor kebersihan dan tetap semangat menjaga kekebalan tubuh,” ujar Sekretaris Jenderal DPP APERSI, Daniel Djumali kepada propertynbank.com, Sabtu, (30/5).

Menurut Daniel, berbagai aturan dan kebijakan pemerintah termasuk rencana New Normal, bertujuan untuk melindungi warganya, dari kemerosotan ekonomi dan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kata dia, APERSI mendukung penuh program yang ditetapkan pemerintah, sepanjang masih sejalan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dia mencontohkan seperti adanya kebijakan dan aturan pemerintah untuk menunda mudik, diam dirumah, yang membawah pengaruh positif terhadap properti. Bagi masyarakat menengah bawah (MBR) yang mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan ada tabungan, kata Daniel, maka mereka bisa membeli rumah menengah bawah atau subsidi.

Saat ini, sambung Daniel, masih banyak konsumen MBR yang belum punya rumah, bisa membeli dan mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Sedangkan angsurannya, senilai dengan harga sewa kos-kos-an. Dengan begitu, pengeluaran  perbulannya tetap sama, namun mereka sudah bisa memiliki rumah idaman sendiri.

“Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya PSBB, mendorong pengembang properti harus menggunakan cara online marketting digital. Maka, closing-closing penjualan tetap bisa direalisasikan  walaupun berkurang terjadi penurunan penjualan hingga 30 % selama masa pandemi Covid-19, khususnya pengembang rumah subsidi atau MBR. Kalau pengembang rumah menengah atas, persentasi penurunan pasti lebih besar lagi,” tegas Daniel.

Daniel mengharapkan, untuk mengantisipasi agar pengembang menengah bawah atau MBR bisa berjalan ke arah normal, maka diperlukan adanya keseriusan semua pihak. Di antaranya adalah pengembang rumah subsidi harus menyediakan rumah yang layak dan berkualitas baik dilingkungan perumahan yang nyaman dan asri, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan kebersihan yang sudah ditentukan.

Lalu, kata Daniel, sektor properti menengah bawah atau subsidi yang mendukung program sejuta rumah, menyerap banyak sekali industri terkait dan komponen lokal seperti semen, batu, atap, furniture, kompor, AC dan lain-lain. Semuanya, imbuh Daniel, menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung program padat karya.

“Yang paling penting untuk sektor rumah subsidi adalah, diperlukan keseriusan pembuat aturan, relaksasi dan percepatan, mulai dari validasi pajak, BPHTB, IMB, PBB, proses pemecahan sertifikat, PLN,  proses persetujuan kredit Bank Pelaksana, peninjauan OTS konsumen, termasuk relaksasi persyaratan tenaga kerja kontrak / honorer. Hal ini agar konsumen bisa cepat merealisasikan akad KPR nya,” tutur Daniel.

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *