Skema KPBU Mahal, Pemerintah Butuh Rp780 T Bangun 3,9 Juta Unit Rumah |


Deretan rumah sederhana

RUMAH RAKYAT- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di sektor perumahan.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heri Poerwanto mengyebut, hal itu dilatarbelakangi keterbatasan dan yang dimiliki pemerintah, sementara back log perumahan tak mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun.

“Kita mempunyai tantangan untuk menyediakan dana sekitar Rp780 triliun selama 5 tahun ke depan. Itu untuk (pembiayaan) dengan skema KPBU, karena budget dari government cuma sedikit, tak lebih dari sepertiga angka itu,” kata Eko, dalam acara Lokakarya tentang Perumahan Terjangkau, pada Rabu (14/8).

Pemerintah sudah menghitung, jika dana itu menjadi investasi membangun 3,9 juta unit rumah untuk lima tahun ke depan. Ia menjelaskan 20 persen-30 persen pembiayaan sektor perumahan akan ditutup dari APBN/APBD. Sedangkan 70 persen-80 persen sisanya berasal dari swasta. Kini, pemerintah masih menyiapkan skema KPBU yang dimaksud.

Sebelumnya, kata Eko, skema KPBU atau yang dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP) sudah diterapkan dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah dengan asistensi dari Bank Dunia bakal melakukan reformasi struktural.

Kelak, hal ini bakal menjadi dasar pengembangan sektor perumahan, baik dari sisi regulasi atau kelembagaan. “World Bank kita minta bantu menyiapkan kajian, feasibility study dan seterusnya, kemudian kita (bangun infrastruktur jalannya). Semoga tahun depan sudah bisa konstruksi,” terangnya.

Nantinya, proyek perumahan dapat berbentuk public housing seperti rumah susun sewa sederhana hingg private housing berupa rumah tapak yang bisa dimiliki individu. Eko juga memastikan bahwa ke depan, persentase hunian untuk kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diutamakan.

Namun demikian, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan status tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Sebab, yang ingin dikembangkan tak hanya sebatas rumah, melainkan juga kawasan baru yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Project yang harus diangkat ada 3, dengan tanah negara, kemudian tanah swasta dan satu lagi di tanah Pemda. Nah dari situ, kalau sudah settle, kita tentukan. Misalnya lebih cocok skemanya yang ini, kemudian kita sosialisasikan dalam bentuk market sounding untuk undang pengembangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR siap melaksanakan lima visi yang telah dijabarkan oleh Presiden Terpilih 2020-2024 Joko Widodo (Jokowi).

Kelima visi Presiden Terpilih Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan, memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. (Artha Tidar)

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *