Nilai Plafon Bergairah, Kontraktor Kecil Ikut Lelang Proyek Hingga Rp 10 Miliar |


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mulai tahun ini, plafon nilai pekerjaan konstruksi yang bisa dikerjakan kontraktor kualifikasi kecil dinaikkan menjadi Rp10 miliar dari sebelumnya Rp2,5 miliar. (arte-living.com)

BERITA PROPERTI- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengatur kerja sama antarkontraktor dalam lingkup pelelangan paket konstruksi. Dalam beleid terbaru, kontraktor besar diminta tidak berkongsi dengan sesama kontraktor besar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan. mulai 2019 kerja sama operasi (KSO) hanya bisa dilakukan oleh antarkontraktor dengan kualifikasi yang sama atau kontraktor dengan kualifikasi satu tingkat di bawahnya. Dia menambahkan, pengaturan tersebut ditujukan agar kontraktor kecil dan menengah bisa tumbuh secara bersama-sama.

Pemerintah lalu merombak kualifikasi kontraktor dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kini kontraktor kualifikasi kecil pun bisa melakukan lelang untuk pengadaan barang dan jasa, dengan nilai hingga Rp 10 miliar.

“Untuk tahun 2019, sesuai surat edaran internal di Kementerian PUPR, maka untuk (kontraktor) kecil, kami naikkan menjadi Rp 10 miliar,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di kegiatan Munas Gapensi di Jakarta Convention Center, Kamis (14/3), dilansir kompas.com.

Sebelumnya, menurut Basuki, kontraktor kecil hanya terlibat proyek dengan nilai maksimum Rp 2,5 miliar. Perubahan kualifikasi ini juga berlaku di kategori kontraktor menengah dan besar. Untuk kontraktor menengah, kini mereka dapat ikut lelang, untuk proyek pengadaan senilai Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar.

Awalanya, mereka hanya boleh ikut lelang untuk proyek Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Adapun kontraktor besar yang sebelumnya hanya bisa ikut pada proyek di atas Rp 50 miliar, kini mereka harus ikut proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar.

“Jadi, mohon (kontraktor) yang besar tidak main di bawah 100, karena ada pengawasannya. Biasanya kan bermain di pengawasan,” kata dia. “Nanti kita coba di 2019 apakah akan ada dampaknya kepada anggota Gapensi khususnya di daerah,” imbuh Basuki. Selain itu, ia menyebut, pengaturan kerja sama antarkontraktor diatur dalam SE Menteri PUPR No.14/SE/M/2018.

Yakni mengatur standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2019, serta mengatur pengajuan termin pembayaran pekerjaan konstruksi. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang menjadi kontraktor utama harus memenuhi kewajiban pada sub kontraktor, sebelum mengajukan pembayaran atas pekerjaan konstruksi.

Kebijakan ini ditempuh guna melindungi BUJK yang menjadi sub kontraktor. “Jika sub kontraktornya tidak beres, dilarang mengajukan termin selanjutnya,” tegasnya. Dari data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, jumlah BUJK besar mengalami penurunan 4% tiap tahun periode 2015—2018. Per Desember 2018, jumlah BUJK besar tercatat 4.160 perusahaan. (Artha Tidar)

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *