Melalui Skema KPBU, 4 Proyek Rumah Murah Perdana Segera Libatkan Swasta |


Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

RUMAH SEDERHANA – Pemerintah saat ini gencar memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Diantaranya dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui dukungan pembiayaan perumahan.

Ada tiga strategi pembiayaan yang digulirkan pemerintah, yakni tabungan perumahan rakyat (Tapera), bantuan pembiayaan perumahan, dan mengajak partisipasi swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus untuk perumahan rakyat yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha atau swasta, setidaknya ada empat proyek pemerintah bersama badan usaha (KPBU) bidang perumahan akan segera dirilis.

Keempat proyek KPBU itu yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).

“Kami punya pilot project. Satu tanah pemerintah, dan tanah konsolidasi, lalu swasta. Swasta yang didorong karena mereka yang bisa dalam jumlah besar,” kata Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen PIPUPR Herry Trisaputra Zuna, dalam acara Lokakarya tentang Perumahan Terjangkau, pada Rabu (14/8).

Keempat pilot project tersebut statusnya masih dalam studi pendahuluan. “Sekarang disiapkan outline bisnisnya, feasibility study-nya, nanti skemanya sama kayak KPBU lain, ada prakarsa swasta, ada yang prakarsa pemerintah,” tambah Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto di kesempatan yang sama.

Ditargetkan proyek ini bisa diluncurkan tahun depan. Beberapa kriteria yang diperlukan agar KPBU perumahan bisa digarap di antaranya status tanahnya harus clean and clear. Luasannya juga harus lebih dari 2 hektare (ha). “Itu juga bisa di-mixed use jadi superblock. Tapi kita jamin, nanti di situ akan ada untuk MBR,” kata Eko.

Pada 2019, anggaran FLPP sebesar Rp7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah, SSB sebesar Rp3,4 triliun untuk 100.000 unit, SBUM sebesar Rp948 miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT dengan anggaran Rp453 miliar di mana sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp10 miliar untuk 14.000 unit.

Eko menambahkan, dalam program subsidi rumah, di samping kuantitas rumah, pemerintah mendorong pengembang dan perbankan dan stakeholder lainnya guna mengutamakan kualitas rumah subsidi. (Artha Tidar)

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *