Bom Waktu Usai Booming Apartemen 


APA KABAR – Pembaca yang mulia, kembali kita bersua dalam ruang baca di edisi ini. Semoga suasana hati dan bisnis kita tetap adem ayem, meski kita tahu suhu politik di luar sana justru kian memanas. Harapan dan kita semua, semoga negeri ini bisa melalui proses demokrasi dengan aman dan damai. Aamiin.

Terkait dengan poltik, di tengah memanasnya suhu politik, ternyata tidak sedikit pelaku bisnis yang tetap optimis industri properti terus berjalan. Tentu saja berbagai data pendukung dan karya nyata pendukungnya. Kami kupas buat Anda bagaimana optimisme sejumlah pemain properti.

Selain mengulas soal optimisme pelaku properti, kami juga menurunkan laporan hasil workshop pasar modal yang kami gelar 20 Februari 2019 lalu di Hotel Sahid Jakarta. Dihadiri oleh 40 orang peserta dari kalangan developer perumahan, mereka mengikuti sampai usai acara mendengarkan langsung bagaimana strategi dan mendapatkan modal murah dari pasar modal. Kehadiran legendaris pasar modal Vier Abdul Jamal dan Benny Tjokro, Owner Hanson Land yang juga investor pasar modal sukses, membuat peserta antusias mengikuti workhop yang akan kami gelar secara berkesinambungan ini.

Anda yang belum bisa mengikuti workshop perdana yang lalu, akan kembali kami selenggarakan tahap kedua dalam waktu dekat, menyesuaikan jadual dengan kedua pembicara utama. Harapan kami momok untuk IPO untuk susah, rumit dan harus punya modal besar, kini tidak lagi terjadi. Sekarang siapapun bisa melantai di pasar modal.

Pembaca, seperti yang pernah kami ulas beberapa waktu lalu, booming apartemen yang terjadi, bakal menimbulkan sejumlah persoalan. Data dari Colliers lntemational Indonesia (CJI), pasokan apartemen di Jakarta dan sekitarnya pada 2017 diperkirakan mencapai 28 ribu unit, melonjak 45,4 persen dari tahun sebelumnya, yakni hanya 19 ribu unit. Jumlah apartemen di Jakarta dan sekitarnya pada 2017 meningkat sekitar 16 persen menjadi sekitar 204 ribu unit dari tahun sebelumnya 176 ribu unit. Pada 2018, pasokan apartemen diperkirakan bakal turun sekitar 13,3 persen menjadi 24 ribu unit.

Sayangnya, wawasan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 20/2011 tentang tentang Rumah Susun belum banyak diketahui masyarakat.  Ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek kepemilikan rumah susun maupun apartemen, membuat akhirnya menimbulkan konflik antara penghuni dengan pengelola gedung. Persoalan muncul mulai dari soal sertifikat Induk (SHGB) yang belum dibalik nama menjadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) sebagai wali amanah warga, kisruh soal hasil pemasukan atau pendapatan dari dana parkir, dana sewa kantin, dan sewa reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi P3RS, tapi justru dikelola pengembang.

Soalan ini sengaja kami ulas panjang lebar dalam rubrik sorot mengenai kisruh ini. Sekretaris Jenderal  Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Danang S. Winata mengatakan, tidak semua apartemen yang dikelola oleh pengembang bermasalah. Ia berharap agar pemerintah untuk lebih bijak menyikapi dan membedakan antara pengembang bermasalah atau kategori nakal dengan yang baik. “Menjadi pengurus di  P3RSI bukanlah pekerjaan yang gampang apalagi menguntungkan. Ini adalah pekerjaan sosial yang harus dilakukan, sementara mereka masih tetap harus memenuhi kewajiban sebagai penghuni. Jadi, yang dilakukan oleh kami sebagai pengelola adalah bentuk dari tanggungjawab juga,” ujar Danang. Bagaimana idealnya yang harus dilakukan? Simak liputan kami dalam rubrik Sorot edisi ini. Selamat membaca.

Pemimpin Redaksi
Property&Bank
Indra Utama

 

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *