Apersi Diharapkan Jadi Mitra Pemerintah Sukseskan Program Sejuta Rumah |


Dok Apersi

Properti : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Djuanedi Abdillah, secara resmi melantik Patlina Kurniati, SE sebagai Ketua DPD Apersi DKI periode 2019 – 2023, Pelantikan yang diselenggarakan bertepatan dengan acara Musyawarah Daerah (Musda) ke 4 Tahun 2019,  di Hotel Ritz Carlton, Kuningan Jakarta (19/11/2019).

Acara Musda yang digelar juga diisi dengan seminar bertema “Sinergi Apersi DKI dan Stakeholder lainnya Dalam Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah”.

Hadir sebagai pembicara, Eko Heri Purwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPR, Bastasi Pandji Indra Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian, Bapak Dzikra Kurniawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Yut Penta, Kepala Divisi Rumah Subsidi Bank BTN Jakarta.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan kuota pembiayaan rumah subsidi/FLPP dalam tahun 2019,   Dirjen Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPERA menyatakan pengembang dapat merealisasikan pembiayan melalui program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan). Pengajuan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT ke Bank telah dibuka sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan 30 November 2019, Pemerintah akan mencairkan dana BP2BT sampai dengan tanggal 16 Desember 2019.

Program ini diharapkan sebagai solusi bagi pengembang yang telah memiliki rumah ready stock dengan konsumennya. Dijelaskan lebih jauh bahwa  sesuai Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, Pemerintah memberikan kemudahan persyaratan, antara lain penyediaan uang muka paling sedikit 1%, lama menabung paling singkat 3 (tiga) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan pemohonan (2.5juta). Perubahan juga terkait ketentuan penyediaan Sertipikat Layak Fungsi yang digantikan dengan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah sebagai salah satu syarat akad kredit.

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dzikra Kurniawan menjelaskan bahwa khusus untuk warga Jakarta, Pemda DKI melalui APBD menyediakan dana untuk program KPR dengan DP nol Rupiah. Selain DP nol Rupiah, fitur program juga dilengkap dengan suku bunga maksimum 5%, bebas premio asuransi, provisi dan biaya admin kredit dan tenor hingga 20 tahun. Sasarannya adalah penduduk DKI Jakarta yang telah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri dan memiliki penghasilan tetap dibawah Rp7juta per bulan. Program ini akan dikerjasakan dengan Bank-bank penyalur KPR di Jakarta.

Lebih jauh Bank BTN, Bapak Yut Penta, Kadiv KPR Subsidi memaparkan bahwa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, selain menyalurkan program subsidi pemerintah seperti FLPP dan BP2BT, Bank BTN juga telah menyiapkan Program KPR BTN MBR dengan fitur uang muka 5%, suku bunga tahun ke I-II 9%, Tahun ke III 10%, Tahun ke IV 11, Tahun ke V 12% dan Tahun ke VI dan seterusnya Bunga Pasar. “Kenaikan bunga berjenjang ini diterapkan seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Sehingga memiliki kemampuan angsur yang lebih tinggi. Dan Jangka waktu program ini selama 20 tahun dan bebas PPN,”ujarnya.

Sementara itu Asdep Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian memaparkan bahwa pemerintah sedang mengkaji beberapa pola kebijakan terkait pembiayaan perumahan diluar skema pembiayaan eksisting. Sesuai Rancangan Kebijakan RPJMN 2020 – 2024 Bidang Perumahan, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan untuk permukiman Pemerintah sedang mengkaji Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana pemerintah menyediakan lahan yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha. Dikaji pula kebijakan pembiayaan lainnya untuk revitalisasi permukiman tapak yang tidak layak atau perumahan komersial bertingkat tinggi (rusun) dengan pola Joint Redevelopment Project (JRP), disamping pola lainnya yang memanfaat pengembangan infrastruktur melalui konsep TOD (Transit Oriented Development) dan Land Value Capture (LVC).

Lebih jauh dijelaskan oleh Bapak Bastari bahwa Pemerintah mengharapkan Apersi menjadi mitra pemerintah untuk bekerjasama dalam mendukung, mengawal, serta menghantarkan kesuksesan Program Sejuta Rumah, terutama dengan meningkatkan pembangunan rusunawa dan rumah tapak untuk MBR.

Source link

Please follow and like us:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *